BRIN Perkuat SDM Pemda se-Kalsel Hadapi Hoaks dan Disinformasi Digital

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara proaktif memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah di seluruh Kalimantan Selatan (Kalsel). Inisiatif strategis ini bertujuan untuk membekali aparatur pemerintah dalam menghadapi tantangan krusial di era digital, khususnya terkait hoaks, disinformasi politik, polarisasi opini publik, serta ancaman baru berupa penyebaran konten negatif berbasis kecerdasan buatan.

Penguatan kapasitas ini diwujudkan melalui program Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi yang melibatkan 13 pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan. Kegiatan penting ini diselenggarakan di Banjarbaru pada Kamis, 20 Mei 2026, menandai komitmen BRIN dalam meningkatkan literasi digital dan kemampuan komunikasi publik di tingkat lokal.

Tantangan Komunikasi Publik di Era Digital

Dalam pembekalan tersebut, Dodi Rosadi, selaku Pranata Humas Ahli Madya Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan BRIN, menyoroti kompleksitas tantangan komunikasi publik yang kian meningkat. Menurut Dodi Rosadi, penetrasi internet nasional telah mencapai 80,5 persen, dengan sekitar 230 juta pengguna internet dan 180 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia. Angka-angka ini menunjukkan betapa masifnya arus informasi yang beredar di ruang digital.

Pertumbuhan disinformasi dan polarisasi opini yang didorong oleh algoritma media sosial menjadi ancaman serius. Fenomena ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap institusi maupun kebijakan pemerintah. Lebih lanjut, Dodi Rosadi juga mengingatkan akan munculnya tantangan baru yang signifikan, yaitu penyebaran konten sintetis berbasis kecerdasan buatan generatif. Konten semacam ini memiliki potensi untuk mempercepat penyebaran informasi palsu dan memunculkan distorsi informasi di ruang digital dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Strategi Komunikasi Berbasis Data untuk Penanganan Hoaks

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BRIN membekali aparatur pemda dengan berbagai materi strategis yang berbasis data. Materi ini mencakup penggunaan media monitoring dan social listening, pemetaan isu digital, penyusunan narasi tunggal, hingga penerapan strategi respons krisis komunikasi. Seluruh materi ini dirancang untuk mempercepat penanganan hoaks dan menjaga kepercayaan publik.

Dodi Rosadi menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu secara aktif memperkuat analisis situasi berbasis data melalui metode media monitoring dan social listening. Pendekatan ini krusial untuk memperoleh pemetaan persoalan yang akurat sekaligus mendeteksi perkembangan hoaks maupun isu negatif sejak tahap awal kemunculannya.

Pemetaan isu dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan instrumen digital seperti NoLimit Dashboard dan berbagai sumber digital lainnya. Selain itu, setiap situasi isu juga dipetakan melalui pendekatan tiga dimensi yang meliputi dimensi waktu, magnitudo dampak, dan tingkat ketidakpastian. Pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk menentukan tingkat prioritas penanganan serta langkah komunikasi yang tepat.

Inisiatif ini sejalan dengan upaya BRIN yang lebih luas dalam mendorong pemerintah daerah di Kalsel untuk menerapkan 9 langkah strategi komunikasi, menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam membangun ekosistem informasi yang lebih sehat dan terpercaya di wilayah tersebut.